Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa perubahan status organisasinya menjadi partai politik adalah isu yang kompleks. Menurutnya, keputusan ini tidak dapat diambil oleh kalangan elite relawan semata, melainkan harus melibatkan banyak suara dari anggota organisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (24/10). Dia menegaskan bahwa semua pihak harus menunggu keputusan kolektif yang akan diambil oleh organisasi.

“Oh, tunggu saja nanti keputusan banyak orang,” ungkap Budi Arie, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Menyongsong Kongres Ketiga Projo di Akhir Tahun Ini

Projo rencananya akan menggelar Kongres Ketiga pada 1-2 November 2025. Dalam kesempatan ini, Budi Arie mengaku bertemu Jokowi untuk mengundang dan meminta arahan dari sang Presiden. “Kami meminta Pak Jokowi selaku Ketua Dewan Pembina Projo untuk hadir dan membuka acara Kongres Ketiga,” tambahnya.

Kongres ini diharapkan menjadi momen penting bagi Projo untuk menentukan arah organisasi selama lima tahun ke depan. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, menekankan bahwa kongres adalah forum tertinggi yang memiliki kewenangan penuh atas pengambilan keputusan.

“Semua keputusan itu adalah kewenangan dari kongres,” kata Handoko, menekankan pentingnya partisipasi semua anggota dalam menentukan visi organisasi ke depan.

Isu Perubahan Status Projo yang Muncul setelah Pemilu 2024

Ketika Pemilu 2024 selesai, isu tentang perubahan Projo menjadi partai politik mulai mengemuka. Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk bergabung dengan partai yang sudah ada, mendirikan partai baru, atau tetap beroperasi di luar struktur partai politik.

Pada saat yang sama, Jokowi secara terbuka memberikan dukungan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dipimpin oleh anaknya, Kaesang Pangarep. Meskipun demikian, hingga saat ini, Jokowi belum mengambil langkah untuk terjun ke dalam struktur kepengurusan PSI.

Keputusan mengenai langkah Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik atau tetap sebagai organisasi relawan masih menjadi perdebatan di kalangan relawan dan pendukung Jokowi. Beberapa anggota Projo merasa bahwa menjadi partai politik dapat memberikan suara yang lebih kuat dalam kebijakan publik.

Dampak dan Tantangan bagi Projo ke Depan

Jika Projo memutuskan untuk beralih menjadi partai politik, tentu akan ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah membangun infrastruktur partai yang solid dan mampu bersaing dengan partai lain di tingkat nasional. Ini bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya partai politik yang sudah mapan di Indonesia.

Selain itu, Projo juga harus mempertimbangkan basis dukungan dan cara untuk mempertahankan loyalitas anggotanya. Proses transisi ini membutuhkan waktu dan strategi jangka panjang untuk memastikan keberlangsungan organisasi.

Di bidang kebijakan, Projo perlu merumuskan platform yang jelas dan menarik bagi pemilih. Melibatkan relawan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan akan menjadi kunci untuk memenangkan hati masyarakat dan meyakinkan mereka untuk memberikan suara di pemilu mendatang.